Banser Kudus Kecam Keras Oknum Anggota DPRD yang Tertangkap Berjudi, Desak Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih

KUDUS, ansorkudus.or.id — Satuan Koordinasi Cabang (Satkorcab) Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Kabupaten Kudus mengecam keras perilaku oknum anggota DPRD Kudus yang tertangkap tangan sedang berjudi dalam sebuah penggerebekan di wilayah Kecamatan Undaan.

Komandan Satkorcab Banser Kudus, Noor Yanto, menyatakan keprihatinan dan kekecewaannya atas keterlibatan seorang wakil rakyat dalam praktik perjudian. “Ini mencoreng citra lembaga legislatif dan menyakiti hati rakyat. Seorang anggota dewan seharusnya menjadi contoh, bukan justru melakukan tindakan amoral seperti ini,” tegasnya.

Dalam pernyataannya, Noor Yanto meminta Kapolres Kudus untuk serius dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus tersebut. Ia mengingatkan bahwa Kota Kudus dikenal sebagai kota santri dan kota suci, yang menjunjung tinggi nilai-nilai religiusitas sebagai bagian dari kearifan lokal.

“Kita hormati proses hukum yang berlaku, namun Kapolres harus mengingat beberapa hal penting. Pertama, Kudus memiliki identitas religius yang kuat. Kedua, semua warga negara berkedudukan sama di mata hukum—tanpa kecuali. Ketiga, saat ini Pemkab Kudus tengah giat mengembangkan program berbasis religiusitas, seperti dukungan terhadap guru madin, masjid, dan musholla. Jangan sampai proses hukum ini tercederai oleh intervensi politik,” jelasnya.

Satkorcab Banser Kudus menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh aparat kepolisian dalam mengusut tuntas kasus ini. Noor Yanto menegaskan, lebih dari 5.000 kader Banser di bawah komandonya siap mendukung langkah tegas Kapolres dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan.

“Usut tuntas tanpa tebang pilih. Sampaikan hasilnya secara terbuka ke masyarakat. Hanya dengan begitu, kehadiran Polri akan benar-benar dirasakan oleh rakyat,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa Banser Kudus percaya Kapolres Kudus akan menegakkan hukum dengan adil, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Menurutnya, hukum harus tegas ke segala arah, tanpa melihat status sosial maupun jabatan.

“Kami sangat mengecam perilaku anggota dewan tersebut. Kami mengutuk tindakan amoral yang mencoreng nama baik lembaga legislatif. Harapan kami, proses hukum di kepolisian dan sanksi etik di DPRD benar-benar ditegakkan tanpa sandiwara politik. Jangan sampai ada akrobat politik yang mencederai keadilan,” pungkasnya. (tb)